Staf Ahli Kepala Daerah se-Lampung Bentuk FORSAKADA, Siapkan Rekomendasi Strategis untuk Pembangunan Daerah

nataragung.id, Bandar Lampung – Para Staf Ahli Kepala Daerah se-Provinsi Lampung sepakat membentuk Forum Staf Ahli Kepala Daerah (FORSAKADA) Lampung. Pembentukan forum ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat koordinasi, kolaborasi, serta pertukaran gagasan dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Kesepakatan tersebut dihasilkan dalam rapat koordinasi Staf Ahli Kepala Daerah se-Provinsi Lampung yang berlangsung di Ruang Rapat Sakai Sambayan, Kamis (12/11/2026). Kegiatan ini dihadiri para staf ahli dari kabupaten/kota se-Provinsi Lampung.

Dalam rapat tersebut, turut dihadirkan melalui zoom meeting  Dr. Joko Putro Utomo, S.Sos., M.Si., Staf Ahli Bupati Pacitan Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik sekaligus pengurus FORSAKADA Jawa Timur. Kehadirannya menjadi bagian dari kegiatan benchmarking untuk berbagi pengalaman mengenai pengelolaan forum serta kontribusinya terhadap pembangunan daerah.

Pembentukan FORSAKADA Lampung dilandasi semangat Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 134 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tata Hubungan Kerja, dan Standar Kompetensi Staf Ahli Kepala Daerah.

Ada tiga orientasi utama yang menjadi fokus FORSAKADA Lampung. Pertama, collegiality, yakni membangun kebersamaan dan hubungan profesional antarsesama staf ahli kepala daerah.

Kedua, knowledge sharing, yaitu mendorong pertukaran pengetahuan, pengalaman, serta praktik-praktik baik antardaerah. Ketiga, policy recommendation, yakni menghasilkan pemikiran dan rekomendasi kebijakan terhadap berbagai isu strategis pembangunan daerah.

Melalui tiga orientasi tersebut, FORSAKADA diharapkan tidak sekadar menjadi wadah komunikasi antarsesama staf ahli, tetapi juga berkembang sebagai ruang intelektual dan strategis untuk memperkaya perspektif kepala daerah dalam mengambil keputusan.

Sebagai tindak lanjut, forum ini direncanakan menggelar pertemuan rutin secara bergilir di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Lampung. Pola tersebut diharapkan dapat memperkuat hubungan kelembagaan sekaligus membuka ruang pembahasan berbagai persoalan dan potensi daerah secara lebih komprehensif.

Selain pembentukan forum, dokumen yang disampaikan Staf Ahli Gubernur Lampung Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik, Ir. Y. Ruchyansyah, M.Si., juga memuat gagasan pengembangan Integrated Area Development (IAD) Tematik Wisata Berbasis Perhutanan Sosial untuk mendukung pengembangan Kawasan Wisata Terpadu (KWT) Lampung.

Gagasan tersebut diarahkan untuk mengintegrasikan potensi wisata di Kabupaten Lampung Selatan, Pesawaran, dan Tanggamus, termasuk kawasan hutan, perhutanan sosial, desa wisata, serta destinasi wisata lainnya.

Pendekatan yang ditawarkan mengusung konsep One Destination System – Different Management Regimes, yakni membangun satu sistem destinasi wisata terpadu dengan tetap mempertahankan ketentuan dan kewenangan pengelolaan masing-masing kawasan.

Melalui integrasi tersebut, kawasan hutan diharapkan tidak hanya berfungsi sebagai penyangga ekologi, tetapi juga menjadi bagian dari pengembangan ekowisata dan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui kelompok perhutanan sosial.

Gagasan ini menegaskan bahwa pembangunan pariwisata tidak semata-mata berorientasi pada peningkatan jumlah kunjungan wisatawan, tetapi juga harus mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus menjaga kelestarian hutan.

Pembentukan FORSAKADA Lampung dan berbagai gagasan strategis yang mengemuka diharapkan menjadi langkah awal memperkuat sinergi pemikiran antardaerah dalam mendukung pembangunan Provinsi Lampung yang lebih terarah, terintegrasi, dan berkelanjutan.