Mau Utang Rp70 Miliar, Pemkab Pesawaran Dapat Catatan Keras dari 5 Fraksi DPRD

nataragung.id - Pesawaran - Rencana Pemerintah Kabupaten Pesawaran mengajukan pinjaman daerah Rp70 miliar untuk Tahun Anggaran 2027 langsung kena hadang. Lima fraksi di DPRD kompak minta rencana utang jumbo itu dikaji ulang secara total.

Lima fraksi tersebut yakni NasDem, PDI Perjuangan, PKB, Demokrat Persatuan, dan Golkar. Mereka tidak menolak mentah-mentah, tapi memberi sinyal keras: jangan asal utang kalau akhirnya rakyat yang nanggung beban bunga dan cicilan.

Sikap keras itu mengemuka dalam Pandangan Umum Fraksi pada Rapat Paripurna DPRD Pesawaran dalam rangka Penyampaian KUA-PPAS APBD Tahun Anggaran 2027, di Gedung DPRD Pesawaran, Senin (12/10/2026).

Yang menjadi sorotan, pinjaman Rp70 miliar itu diajukan di tengah proyeksi defisit APBD 2027 yang mencapai Rp83,28 miliar. Artinya, masih ada selisih Rp13 miliar lebih yang belum jelas mau ditutup pakai apa.

Ketua Fraksi PDIP, Harno, menegaskan persetujuan KUA-PPAS bukan berarti DPRD tutup mata soal utang. Ia menantang Pemkab Pesawaran membuka semuanya secara transparan.

"Pemerintah harus jelaskan terbuka, uang Rp70 miliar itu mau dipakai untuk apa, proyeknya apa, perjanjian pinjamannya bagaimana, jadwal bayar bunganya kapan, dan sanggup tidak fiskal kita membayarnya," tegas Harno.

Menurutnya, pinjaman daerah bukan sekadar cari tambahan uang pembangunan. Ada konsekuensi jangka panjang berupa kewajiban bayar pokok dan bunga yang bisa menggerus APBD tahun-tahun berikutnya dan mengganggu pelayanan publik.

Sorotan lebih tajam lagi soal struktur belanja. APBD Pesawaran 2027 direncanakan Rp1,057 triliun, tapi belanja operasi masih mendominasi. Belanja modal yang langsung menyentuh infrastruktur, pendidikan dan kesehatan justru hanya sekitar 1,88 persen.

"Kalau belanja modal cuma 1,88 persen, lalu untuk apa pinjam Rp70 miliar atas nama pembangunan? Jangan sampai rakyat hanya dengar besarnya utang, tapi tidak tahu pembangunan apa yang mereka dapat," kritik Fraksi PDIP.

Menanggapi semprotan legislatif, Bupati Pesawaran Nanda Indira memilih pasang badan dengan nada diplomatis. Ia mengaku terbuka untuk dievaluasi, bahkan siap jika rencana pinjaman itu batal.

"Pada prinsipnya, kalaupun batal, kita siap. Monggo dievaluasi. Kami terbuka. Prinsipnya, kita sama-sama ingin membangun Pesawaran. Silahkan Ketua DPRD dan Badan Anggaran untuk sama-sama mengkaji ulang," ujar Nanda.

Ketua DPRD Pesawaran, Achmad Rico Julian, memastikan nasib pinjaman Rp70 miliar itu belum final. Masih akan dikaji mendalam oleh Badan Anggaran bersama eksekutif.

"Evaluasi itu bisa diteruskan untuk melakukan pinjaman ataupun tidak. Artinya, nanti kita kaji lagi. Beberapa fraksi juga menginginkan apabila pinjaman itu terlaksana, pembangunan bisa menyentuh seluruh kecamatan yang ada," kata Rico.

Jika fiskal daerah dinilai tidak mampu, DPRD tidak segan untuk tidak merealisasikan pinjaman tersebut. Namun jika dilanjutkan, Rico menegaskan satu syarat mutlak: pembangunan harus merata, tidak hanya di satu dua kecamatan.

"Pembahasan masih dinamis dan sikap fraksi-fraksi belum dapat disimpulkan sebagai penolakan ataupun persetujuan," pungkasnya. (Diah)