IKN Tak Disebut, Bukan Berarti Ditinggalkan. Oleh: Junaidi Ismail, S.H. | Ketua Umum Poros Wartawan Lampung

nataragung.id - Bandar Lampung - MENURUT saya, pidato Presiden Prabowo Subianto pada 14 Agustus 2026 dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI menyampaikan pesan kebijakan yang cukup jelas. Ibu Kota Nusantara (IKN) memang tidak disebut secara khusus dalam delapan Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) APBN 2027. Namun, jangan sampai ketidaktercantuman nama IKN tersebut langsung diterjemahkan bahwa pemerintah telah meninggalkan atau menghentikan pembangunannya.

IKN tetap berjalan sebagai bagian dari pembangunan infrastruktur dan kewilayahan. Pemerintah juga telah menetapkan anggaran pembangunan IKN secara bertahap dan menargetkan Nusantara dapat berfungsi sebagai ibu kota politik pada 2028.

Jadi, yang berubah bukan keberadaan IKN, melainkan skala prioritas pemerintah. 
Dan menurut saya, perubahan tersebut justru merupakan langkah yang tepat. Pemerintah harus mampu membaca kebutuhan bangsa secara realistis. Pembangunan IKN merupakan agenda strategis jangka panjang, tetapi pada saat yang sama masyarakat membutuhkan kebijakan yang manfaatnya dapat dirasakan secara langsung dalam kehidupan sehari-hari.

Pangan yang terjangkau, pendidikan yang berkualitas, pelayanan kesehatan yang baik, kemandirian energi, lapangan pekerjaan, serta program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan kebutuhan nyata masyarakat yang tidak bisa ditunda.

Karena itu, ketika pemerintah memberikan perhatian lebih besar terhadap sektor-sektor tersebut, saya melihatnya sebagai bentuk keberpihakan terhadap kepentingan rakyat.
Kita tentu tetap mendukung pembangunan IKN. Indonesia membutuhkan pusat pemerintahan baru yang modern, representatif dan mampu menjadi simbol kemajuan bangsa.

Namun pembangunan tidak boleh hanya diukur dari seberapa megah gedung yang dibangun atau seberapa modern sebuah kota.

Ukuran keberhasilan pembangunan yang paling penting adalah seberapa besar rakyat merasakan manfaatnya.

Tidak ada gunanya sebuah negara memiliki kota pemerintahan yang megah jika masih banyak masyarakat kesulitan memenuhi kebutuhan pangan, mendapatkan pendidikan berkualitas, memperoleh pelayanan kesehatan atau mencari pekerjaan.

Karena itu, menurut saya, tidak perlu mempertentangkan IKN dengan kesejahteraan rakyat.

IKN tetap dapat dibangun secara bertahap sesuai kemampuan keuangan negara. Sementara kebutuhan dasar masyarakat harus mendapatkan perhatian yang lebih cepat dan lebih luas.

Justru di sinilah pentingnya keberanian pemerintah menentukan prioritas. Presiden tidak hanya dituntut membangun untuk masa depan, tetapi juga menyelesaikan persoalan rakyat hari ini.

Namun dukungan kepada pemerintah tentu tidak boleh dimaknai sebagai sikap membenarkan segala sesuatu. Pembangunan IKN tetap harus diawasi. Anggarannya harus transparan, penggunaannya harus efisien, dan manfaatnya harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat.

Hal yang sama berlaku terhadap program prioritas lainnya. Pangan, energi, pendidikan, kesehatan dan MBG harus benar-benar memberikan manfaat nyata dan tidak berhenti sebagai jargon politik.

Pada akhirnya, IKN adalah simbol negara, tetapi rakyat adalah alasan negara itu berdiri. Indonesia boleh memiliki ibu kota baru yang megah dan modern. Tetapi kebanggaan tersebut akan jauh lebih berarti apabila berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat di seluruh Indonesia.

Karena itu, saya menilai pidato Presiden Prabowo yang menempatkan kebutuhan dasar rakyat sebagai prioritas utama merupakan kebijakan yang patut didukung.

Bukan karena pemerintah harus selalu dibenarkan, tetapi karena ketika arah kebijakan negara benar-benar ditujukan untuk kepentingan rakyat, sudah sepatutnya kita memberikan dukungan sekaligus tetap menjalankan fungsi kontrol secara kritis dan konstruktif.

Sebab, pembangunan bukan hanya tentang membangun sebuah ibu kota. Pembangunan adalah tentang membangun kehidupan rakyat agar lebih sejahtera, lebih adil dan memiliki masa depan yang lebih baik dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. (*)

Bandar Lampung, 16 Agustus 2026